 |
| Foto Ilustrasi | Istimewa |
Nias Utara, - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara Folo'o Hulu membantah adanya pungutan biaya administrasi bagi kelompok tani yang ingin mendapatkan bantuan mobil desa.
Hal tersebut disampaikan Folo'o Hulu kepada corongnias.com melalui telepon selularnya ketika dikonfirmasi terkait beredarnya isu adanya biaya administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pengurusan bantuan mobil dari Kementerian PDT melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara.
"Informasi itu tidak benar Pak Gea, justru tidak ada biaya apapun dalam pengurusan mobil itu," ucap Folo'õ, Sabtu (21/7/2018).
Dijelaskan bahwa pada awalnya pihak dinas perhubungan Kabupaten Nias Utara menganggarkan pengadaan mobil pick-up L-300 dengan pagu anggaran masing-masing unit mobil sebesar seratus sembilan puluhan juta rupiah, namun karena hingga saat ini dalam sistim e-katalog tidak muncul jenis mobil tersebut sedangkan Kementrian Desa PDT menjadwalkan penyerahkan kontrak paling lama tanggal 23 Juli 208 mendatang, sehingga dialihkan ke mobil merk Suzuki yang harganya seratus tiga puluhan juta rupiah.
"Ini perlu diluruskan kepada masyarakat, sebenarnya awalnya kami menganggarkan 13 unit mobil L-300 dan kami juga kecewa, karena itu sudah kami janjikan kepada masyarakat sebelumnya dengan anggaran seratus sembilan puluhan juta per unitnya, tetapi sampai hari ini jenis mobil itu tidak muncul-muncul di e-katalog, makanya kami alihkan ke merk lain, yang harganya seratus tiga puluhan juta per unitnya, apalagi Kementrian PDT memberi batas waktu penyampaian kontrak dan pengajuan dana pada 23 juli ini," terang Folo'õ.
Terkait pengalihan pembelian jenis mobil tersebut, pihaknya beralasan agar dana yang telah tersedia tidak dikembalikan ke Kementerian.
"Dibanding kita mengembalikan dana tersebut ke Kementerian, makanya kita alihkan saja ke jenis (mobil -red) lain yang ada dalam e-katalog," imbuh Folo'o. (H-01)
