 |
| Herman Jaya Harefa |
Gunungsitoli, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Herman Jaya Harefa meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli responsif melihat kebutuhan mendasar dan mendesak yang di perlukan oleh masyarakat khususnya di wilayah kota Gunungsitoli.
Herman Jaya dalam pers rilisnya kepada corongnias.com, Rabu (20/2/2019) menyampaikan agar pemerintah Kota Gunungsitoli jangan hanya sibuk "mempercantik" kota dengan pembangunan tugu duren, tugu gempa dan patung Yesus sedang kebutuhan krusial masyarakat tidak diperhatikan.
Dikatakannya, pihaknya sangat prihatin membaca dan mendengarkan aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun di media sosial atas kondisi konversi kompor gas di masyarakat dimana saat ini berdampak pada kelangkaan minyak tanah bersubsidi juga kepemilikan kompor bersubsidi tidak didapatkan sebagian masyarakat yang layak.
"Jumlah keluarga di kota Gunungsitoli berdasarkan data pusat ada 33.070 sedangkan tabung gas yang diterima oleh kota Gunungsitoli hanya 27.340 Itu artinya ada kekurangan tabung gas, ada ribuan keluarga belum mendapatkan tabung gas," jelas Herman.
Herman yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Demokrat ini mengatakan bahwa harusnya pemerintah lebih peka dan mendesak pihak Pemerintah Pusat melalui Pertamina agar kondisi ini segera teratasi.
"Jika anggota DPRD, walikota dengan jajarannya tidak kebagian kompor gas tidak ada persoalan, karena mampu membeli sendiri, bahkan 1000 tabung gas mampu dibeli. Masalahnya yang tidak kebagian itu adalah rakyat miskin, rakyat yang sakit dan susah dengan uang ukuran harga satu tabung gas yang 180 ribu," ungkapnya.
Pihaknya menambahkan bahwa rakyat saat ini membutuhkan bukti konkrit bukan hanya sekedar retorika bahwa program pemerintah benar-benar pro rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir orang saja.
"Rakyat tidak butuh air mancur di tugu gempa untuk memasak, mereka juga tidak butuh isu pembongkaran dengan alasan kebersihan kota pada waktu kebutuhan dasar mereka tidak terlayani, Jangan justru di tengah sulitnya ekonomi masyarakat dan sulit juga dengan kompor gas, malah justru oknum-oknum pejabat dan PNS sibuk menjadikan rumahnya sebagai show room mobil, menjanjikan proyek dimana-mana kepada orang untuk kepentingan politik keluarga menjelang pemilu legislatif," tegas Herman
Oleh karena hal tersebut, pihaknya menghimbau agar Pemerintah harus kembali kepada fitrahnya, kepada fungsi yang sebenarnya, jika tidak kota Gunungsitoli hanya akan di lihat dengan hiasan-hiasan dan dandanan yg kelihatan cantik tapi busuk dan berulat di dalamnya.
Sementara itu, informasi yang dikutip pemberitaan rri.co.id, Selasa (19/2/2018) Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Gunungsitoli Karman Sinaga menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyurati kementerian ESDM untuk menunda penarikan minyak tanah bersubsidi.
“Surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM RI, intinya memohon agar ditunda, bukan dibatalkan karena memang tidak mungkin dibatalkan, ini kan memang sudah program nasional,” jelas Karma dalam berita tersebut. (Rls-01)
Herman Jaya dalam pers rilisnya kepada corongnias.com, Rabu (20/2/2019) menyampaikan agar pemerintah Kota Gunungsitoli jangan hanya sibuk "mempercantik" kota dengan pembangunan tugu duren, tugu gempa dan patung Yesus sedang kebutuhan krusial masyarakat tidak diperhatikan.
Dikatakannya, pihaknya sangat prihatin membaca dan mendengarkan aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun di media sosial atas kondisi konversi kompor gas di masyarakat dimana saat ini berdampak pada kelangkaan minyak tanah bersubsidi juga kepemilikan kompor bersubsidi tidak didapatkan sebagian masyarakat yang layak.
"Jumlah keluarga di kota Gunungsitoli berdasarkan data pusat ada 33.070 sedangkan tabung gas yang diterima oleh kota Gunungsitoli hanya 27.340 Itu artinya ada kekurangan tabung gas, ada ribuan keluarga belum mendapatkan tabung gas," jelas Herman.
Herman yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Demokrat ini mengatakan bahwa harusnya pemerintah lebih peka dan mendesak pihak Pemerintah Pusat melalui Pertamina agar kondisi ini segera teratasi.
"Jika anggota DPRD, walikota dengan jajarannya tidak kebagian kompor gas tidak ada persoalan, karena mampu membeli sendiri, bahkan 1000 tabung gas mampu dibeli. Masalahnya yang tidak kebagian itu adalah rakyat miskin, rakyat yang sakit dan susah dengan uang ukuran harga satu tabung gas yang 180 ribu," ungkapnya.
Pihaknya menambahkan bahwa rakyat saat ini membutuhkan bukti konkrit bukan hanya sekedar retorika bahwa program pemerintah benar-benar pro rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir orang saja.
"Rakyat tidak butuh air mancur di tugu gempa untuk memasak, mereka juga tidak butuh isu pembongkaran dengan alasan kebersihan kota pada waktu kebutuhan dasar mereka tidak terlayani, Jangan justru di tengah sulitnya ekonomi masyarakat dan sulit juga dengan kompor gas, malah justru oknum-oknum pejabat dan PNS sibuk menjadikan rumahnya sebagai show room mobil, menjanjikan proyek dimana-mana kepada orang untuk kepentingan politik keluarga menjelang pemilu legislatif," tegas Herman
Oleh karena hal tersebut, pihaknya menghimbau agar Pemerintah harus kembali kepada fitrahnya, kepada fungsi yang sebenarnya, jika tidak kota Gunungsitoli hanya akan di lihat dengan hiasan-hiasan dan dandanan yg kelihatan cantik tapi busuk dan berulat di dalamnya.
Sementara itu, informasi yang dikutip pemberitaan rri.co.id, Selasa (19/2/2018) Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Gunungsitoli Karman Sinaga menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyurati kementerian ESDM untuk menunda penarikan minyak tanah bersubsidi.
“Surat ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM RI, intinya memohon agar ditunda, bukan dibatalkan karena memang tidak mungkin dibatalkan, ini kan memang sudah program nasional,” jelas Karma dalam berita tersebut. (Rls-01)
