 |
| Dialog terbuka antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan lembaga DPRD| Foto : CN |
Nias Utara, Setelah selesai menyampaikan pidato perdananya dihadapan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu didampingi Wakil Bupati Yusman Zega langsung mengajak seluruh anggota DPRD berdialog untuk mendengarkan masukan dan harapan lembaga DPRD kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi kedepannya. Kamis (29/4/2021)
Dialog yang sebelumnya belum teragendakan ini sontak disambut baik seluruh anggota DPRD Kabupaten Nias Utara. Beberapa anggota DPRD menyampaikan apresiasinya atas sikap terbuka Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara terhadap lembaga DPRD. Dimana selama ini koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga DPRD terkesan diabaikan.
Beberapa masukan dan harapan DPRD Nias Utara menitikberatkan pada penempatan ASN yang mempunyai skil dan latar belakang pendidikan yang mumpuni sehingga mampu menterjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara kedepan.
Ketua Fraksi PKPI- Nasdem Dalifati Ziliwu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan terhadap refocusing anggaran yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya dikarenakan Lembaga DPRD tidak dilibatkan dalam proses itu.
" Kami mohon pak bupati untuk merubah itu. Karena DPRD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penetapan refocusing tersebut," ungkapnya.
Abibus Baeha mewakili Fraksi PAN meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara untuk menempatkan pegawai ASN sesuai dengan basic atau skil/kemampuan yang dimiliki. Menurutnya, selama ini penempatan ASN di posisi tertentu tidak sesuai keahlian pendidikan yang dimiliki dan terkesan hanya karena kepentingan semata.
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Gerindra Arimei Zega meminta kepada pemerintah daerah untuk secepatnya mengatasi bencana longsor di Tuindao Kecamatan Sitolu Ori. Dimana sebelumnya pihaknya dari komisi III telah turun ke lokasi longsor untuk melihat langsung kondisi jalan tersebut. Bahkan pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan SK kepada instansi terkait untuk segera mengatasi jalan longsor tersebut, namun hingga saat ini belum ada tindakan yang maksimal.
Selain itu, Arimei juga menyentil persoalan visi misi pemerintah daerah yang selama ini tidak bisa diterjemahkan oleh organisasi perangkat daerah.
"Terkait visi misi Bupati dan wakil Bupati Nias Utara harus disinkronkan dengan OPD, jangan justru OPD punya visi misi sendiri, bukan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijalankan,"ucapnya.
 |
| Situasi dialog terbuka DPRD dengan Pemkab Nias Utara | Foto : CN |
Ketua Fraksi HANURA Bedali Lase juga meminta supaya penempatan OPD disesuaikan dengan langkah cepat Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, ia juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh kepala OPD dan ASN untuk tinggal di Kabupaten Nias Utara.
Terkait pembangunan, Bedali juga meminta agar dilakukan secara merata di sebelas Kecamatan. Bukan justru seperti yang terjadi selama ini, beberapa item pembangunan hanya fokus di satu desa atau satu Kecamatan saja.
Fraksi Golkar-Perjuangan yang diwakili Fangatulo Zega juga menyoroti pembahasan refocusing anggaran yang dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah sebelumnya. Padahal telah dilakukan pembahasan di lembaga DPRD, namun pada akhirnya ditetapkan sepihak oleh pemerintah daerah tanpa berkoordinasi dengan lembaga DPRD.
Fangatulo pun menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung program dan visi misi pemerintah daerah serta berharap pemerintah daerah selalu membuka diri kepada DPRD.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Fatizaro Hulu menyampaikan masukan agar penyerapan anggaran untuk segera dilaksanakan, jalan utama untuk segera ditangani, termasuk jaringan listrik di pedesaan, jaringan telekomunikasi dan air bersih di Ibu Kota Nias Utara.
Fatizaro menambahkan, penggunaan kendaraan dinas agar disesuaikan dengan posisi jabatan di struktural dimana kondisi selama ini jauh dari harapan.
Pemkab Nias Utara Siap Menindaklanjuti Masukan DPRD
Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega dalam dialog tersebut menyampaikan bahwa pihaknya merespon positif saran dan masukan yang disampaikan sejumlah anggota DPRD kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara.
“Kami berpesan kepada seluruh OPD, lakukanlah pelayanan dengan niat dan rendah hati,” pesannya.
Dalam peningkatan PAD, kata Yusman, perlu koordinasi lebih lanjut di lembaga DPRD. Diperlukan juga rapat pemerintahan secara berkesinambungan kedepan.
“Disitulah ruang pemerintah bersama DPRD dan Forkompimda untuk mendiskusikan berbagai hal karena selama ini hal itu terabaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan, harapan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah kedepan.
Pada kesempatan itu, Amizaro secara tegas mengungkapkan bahwa semua ASN yang bekerja di Nias Utara ke depan wajib memiliki KTP Nias Utara.
Terkait jalan longsor di Tuindao Kecamatan Sitolu Ori, Amizaro berjanji akan memimpin langsung penanganan jalan tersebut pada hari senin mendatang bersama dengan instansi terkait.
" Aspirasi saudara anggota DPRD kepada para ASN untuk berdomisili di Kabupaten Nias Utara akan kita lakukan kajian terkait itu. Sementara mengenai refocusing anggaran seperti yang dikeluhkan saudara-saudari anggota DPRD akan kita gelar rapat bersama minggu depan," ucapnya.
Diakhir penyampaiannya, Amizaro menitip pesan kepada seluruh anggota DPRD bahwa dirinya tetap masih seperti yang dulu, ketika ada sesuatu yang dikoordinasikan maka dapat disampaikan secara langsung melalui dirinya. Pihaknya berjanji akan selalu terbuka terhadap masukan-masukan yang positif demi pembangunan Nias Utara yang maju, sejahtera dan berkeadilan. (C-001)
