 |
| Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian | Foto: Istimewa |
Jakarta, Kepala Daerah di seluruh Indonesia diharapkan lebih mengoptimalkan belanja modal dan tidak asal memberikan persetujuan atas dokumen yang diajukan oleh para pegawai isinya hanya untuk kepentingan pegawai semata.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dihadapan para kepala daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional tahun 2021, Selasa (4/5/2021).
Tito mengungkapkan bahwa setelah berkeliling di beberapa daerah, hampir semua daerah proporsi belanja modalnya kecil, seperti belanja langsung ke masyarakat baik itu pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Ironisnya, para pegawai lebih banyak menganggarkan acara rapat dengan alasan penguatan, yang isinya bagi-bagi honor kepada para peserta.
"Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. macam-macam programnya, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampai mengatakan kapan kuatnya? Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor isinya honor nantinya," ucap mantan Kapolri ini.
Kepala Daerah diharapkan benar-benar melihat anggaran ketika diajukan oleh para pegawai dan tidak asal tanda tangan.
"Teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan aja. Kenapa? Karena diajukan oleh bappeda, diajukan oleh sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir, ya tanda tangan. Itulah akhirnya yang terjadi, jalan-jalan rusak, sampah bertebaran. Karena apa, karena belanja modalnya kecil. Ada yang saya cek belanja modalnya cuma 12%. Artinya belanja operasionalnya itu lebih kurang 88%," jelas Tito.
Tak hanya itu, dalam belanja modal juga menurut Tito masih bisa disiasati dengan menggelar rapat lagi. Ujung-ujungnya yang benar-benar belanja modal sangat sedikit.
Agar pengelolaan anggaran di daerah tidak berantakan dan belanja modal lebih maksimal, Tito menegaskan agar daerah membuat tim khusus, untuk penyusunan RKP, APBD dan lainnya.
"Ini menyedihkan. Tolong rekan-rekan kepala daerah, terutama kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain," tegas Tito. (C-003)
